Tag

, , , , , , ,


Bismillahi Ar Rahmaan Ar Rahiim

Alhamdulillahi Robb Al-`aalamiin.

1) Pemilu sebagai sebuah instrument (alat atau uslub) hukum asalnya memang boleh digunakan selama rukun-rukunnya lengkap dan sesuai dengan syariat Islam.

2) Mengetahui fakta yang terjadi pada pemilu saat ini (dalam Negara Demokrasi) dengan pemilu yang sesuai dengan syariat Islam (jika pemilu mau diambil sebagai uslub, karena hukumnya mubah saja mengambil atau tidak mengambil sebagai uslub) menentukan hukum yang akan diambil.

3) Hukum pemilu pada dasarnya terbagi menjadi dua: 1) pemilu legislative (memilih wakil rakyat) 2) pemilihan kepala Negara

4) Dalam pemilu legislative pada dasarnya bisa disamakan dengan hukum Wakalah, yang hukum asalnya adalah mubah (boleh) berdasarkan hadits Nabi:

«وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اَرَدْتُ الْخُرُوْجَ اِلىَ خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكِيْلِيْ بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا» (رواه ابو داود و صححه).

Dari jabir bin Abdillah radliyallâhu ‘anhumâ, dia berkata: Aku hendak berangkat ke Khaibar, lantas aku menemui Nabi SAW. Seraya beliau bersabda: “Jika engkau menemui wakilku di Khaibar maka ambillah olehmu darinya lima belas wasaq” (HR. Abu Dawud yang menurutnya shahih).

5 ) Selain itu dalam Bai`atul `Aqobah II, Rosulullah SAW meminta 12 orang sebagai wakil dari 75 orang Madinah yang menghadap beliau saat itu yang dipilih oleh mereka sendiri.

6) Kedua hadits di atas menunjukkan bahwa hukum asal wakalah adalah mubah, selama rukun-rukunnya sesuai dengan syariah Islam.

7) Adapun rukun-rukum dalam wakalah terdiri dari:

a) Muwakkil (yang mewakilkan suatu perkara)
b) Wakil (yang mewakili atau yang menerima perwakilan)
c) Shighat at tawkil (redaksional perwakilan)
d) al-umuur al-muawakkal biha (perkara yang diwakilkan)

8) Apabila rukun-rukun tersebut sesuai dengan syariat Islam, maka wakalah hukumnya mubah (boleh). Sebaliknya jika tidak terpenuhinya syarat sesuai dengan syariat Islam hukumnya menjadi tidak boleh.

9) Fakta : dalam Pemilu “Negara Demokrasi” anggota legislative memiliki tiga fungsi pokok, yaitu a) fungsi legislasi untuk membuat UUD dan UU, b) melantik presiden/wakil presiden, dan c) fungsi pengawasan, atau koreksi dan control terhadap pemerintah.

10) Dalam pemilu legislative di “Negara Demokrasi”, faktor “perkara yang diwakilkan (al-umuur al-muawakkal biha)” inilah yang mengandung kebathilan.

11) Karena pemilu legislative dalam Negara Demokrasi ditujukan untuk memilih wakil rakyat yang akan melakukan fungsinya a) Membuat Undang-undang Dasar dan Undan-Undang, dan inilah yang tidak diperbolehkan dalam syari`at Islam, dimana hak membuat hukum hanya ada pada Allah SWT (lihat QS. Yusuf:40, dll). Sehingga, membuat hukum atau menetapkan hukum selain hukum Allah adalah sesuatu aktivitas yang bertentangan dengan akidah Islam.

12) Demikian pula dengan wakalah untuk b) melantik presiden/wakil presiden juga tidak diperbolehkan, karena akan menjadi sarana untuk melaksanakan keharaman, yakni pelaksanaan hukum atau peraturan yang bertentangan dengan Islam.

13) Kaidah usulnya: Al-wasilatu ila al haroom, haroomun. Wasilah (perantaraan) yang pasti menghantarkan kepada perbuatan haram adalah juga haram hukumnya.

14) Sedangkan untuk wakalah yang ke c) dalam konteks pengawasan, koreksi dan kontrol diperbolehkan selama tujuannya untuk amar makruf dan nahi munkar. Inilah fungsi majelis ummat yang ada di dalam Islam.

15) Dengan begitu, pemilu legislative dalam Negara Demokrasi mengandung unsur yang bertentangan dengan syari`at Islam

16) Pemilihan presiden.

17) Dalam pemilu presiden tidak bisa diberlakukan fakta wakalah. Dalam hal ini lebih tepat dikaitkan dengan fakta akad pengangkatan kepala Negara (nashb al-ra`is) yang hukumnya terkait dengan dua hal, yaitu a) person (pemimpin), b) sistem.

18) Terkait dengan person (pemimpin), islam menetapkan bahwa seorang kepala Negara harus memenuhi syarat in`iqod (sah atau tidaknya), yaitu a) Muslim, b) Baligh, c) Berakal, d) Laki-laki, e) Merdeka, f) Adil atau tidak fasik, dan g) Mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala Negara

19) Kalau tidak terpenuhi salah satu saja, maka tidak sah seorang diangkat sebagai kepala Negara.

20) Terkait dengan sistem, siapapun yang terpilih menjadi kepala Negara wajib menerapkan sistem Islam. Ini adalah konsekuensi dari akidah seorang Muslim. Tidak boleh hukumnya memilih kepala Negara yang akan menjalankan sistem selain Islam.

21) Faktanya, dalam pemilu di Negara Demokrasi, tugas Presiden secara umum adalah untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar, menjalankan segala undang-undang dan peraturan yang dibuat.

22) Kepala Negara dipilih untuk menjalankan sistem Demokrasi yang justru bertentangan dengan Islam.

Wallahu a`lam bi ashowab.

Iklan